Kumpulan Artikel Hukum: Perkawinan Beda Agama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Indonesia adalah Negara yang dikenal dengan kemajemukannya baik dalam budaya, adat istiadat, bahasa maupun agama. Agama yang dianut dan diakui masyarakat Indonesia adalah Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghuchu.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun sorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya yang berlainan jenis kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat terentu disebut perkawinan.

Secara umum perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang suami istri yang berbeda agama saat melangsungkan perkawinan.[1]

Perkawinan ini disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena kematian juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu peraturan yang mangatur tentang hidup bersama itu.

Dalam wacana dikotomi publik-privat, perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap sebagai wilayah privat. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya.

Pada masyarakat sekarang, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari negara. Cara untuk mendapatkan pengakuan itu sering berbeda-beda diantara negara yang satu dengan negara yang lain. Di dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetapi juga mengandung unsur batin atau rohani, disamping itu pula perkawinan mempunyai peranan yang penting, terlebih-lebih sejak berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana didalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin lebih diteguhkan didalam hukum positif kita. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) tersebut pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau sekepercayaan.

Pada prinsipnya, UU No 1 Tahun 1974 menganut prinsip perkawinan monogamy. Poligami pada golongan – golongan tertentu hanya dapat dilakukan dalam hal – hal tertentu dan di bawah pengawasan yang berwajib, dengan pengertian bahwa poligami itu tidak boleh dipaksakan terhadap isteri yang tidak mau dimadu.[2] Mengingat di negara kita hidup serta diakui berbagai macam agama dan kepercayaan, maka tidak mengherankan apabila kita sering menjumpai atau mendengar adanya perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan.

Di Indonesia sendiri ketentuan berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang – undangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Negara Indonesia. Aturan perkawinan yang dimaksud adalah UU No 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. UU ini merupakan peraturan materiil dari perkawinan, sedangakan hukum formalnya ditetapkan dalam UU No 7 Tahun 1989. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[3]

1.1 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan di atas, maka masalah pokok di dalam penulisan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

“ Terdapat Permasalahan dalam Menentukan Hukum yang Berlaku bagi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. “

Sebagai pembatasan masalah dalam penulisan ini, dapat dirumuskan pertanyaan – pertanyaan – pertanyaan penulisan sebagai berikut :

1. Apakah peristiwa hukum perkawinan antara Petrus Nelwan ( Protestan ) dengan Andi Vonny Gani ( Islam ) termasuk dalam objek penelitian Hukum Perselisihan dan jelaskan faktor – faktornya ?

2. Hukum apa yang berlaku bagi perkawinan antara Petrus Nelwan ( Protestan ) dengan Andi Vonny Gani ( Islam ) dan sebutkan alasannya ?

3. Bagaimana pengaturan perkawinan berbeda agama dalam GHR ( Gemende Huwelijken Regeling ) dan bandingkan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk :

1. Mengetahui titik taut primer dan titik taut sekunder dalam menyelesaikan masalah perkawinan antar agama menggunakan asas dan kaidah hukum perselisihan.

2. Mengetahui bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974.

3. Menganalisis perbandingan pengaturan perkawinan beda agama dalam GHR, hukum agama masing – masing pihak, dan UU No 1 Tahun 1974.

1.4 Kegunaan Penulisan

Penulisan ini pada hakikatnya berguna :

1. Dari segi teoretis, analisis ini menambah ilmu pengetahuan mengenai Hukum Perselisihan pada umumnya dan Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia pada khususnya dan melatih kemampuan analisis mahasiswa pengaturan tersebut.

2. Dari segi praktis, analisis ini membuat mahasiswa dapat menjabarkan bagaimana pengaturan mengenai perkawinan beda agama di Indonesia serta mahasiswa dapat mengetahui hukum mana yang berlaku bagi perkawinan beda agama tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Meski terkesan rancu, Universitas Padjadjaran menggunakan istilah “ Hukum Perselisihan “ sebagai salah satu kurikulum Fakultas Hukum yang diajarkan kepada para mahasiswa sejak dasawarsa tujuhpuluhan sampai sekarang. Nama “ Hukum Perselisihan “ merupakan alih bahasa secara “ letterlijk “ dari nama mata kuliah hukum di dalam Bahasa Belanda “ Conflictrecht “.[4]

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hukum Perselisihan

Istilah mengenai Hukum perselisihan bermacam – macam, yaitu “ conflict of laws “, “ Hukum Pertikaian “ dan “ Hukum Antar Tata Hukum “. Hukum Perselisihan (conflict of laws) di Indonesia lebih dikenal dengan dengan istilah Hukum Antar Tata Hukum (HATAH). Suatu istilah inventie subyektif yang telah diterima secara umum, terdiri dari bagian intern dan extern[5] Istilah Hukum Antar Tata Hukum ( HATAH ) mengikuti istilah “ Integral Law “ dari Alf Ross.[6] Atau “ Interrechtsordenrecht “ dari Logemann,[7] “ tussenrechts – ordening “ dari Resink. Hukum Perselisihan adalah perselisihan antara hukum dengan hukum.[8] Menurut Soediman Kartohadiprodjo, perselisihan itu pun hanya dapat terjadi karena adanya dua sistem hukum atau lebih yang berlainan yang dapat menguasai suatu peristiwa hukum tertentu. Sementara kedua sistem hukum atau lebih yang berlainan tersebut memiliki kedudukan yang sama tinggi serta memiliki peluang sama untuk satu peristiwa hukum tertentu.

Pengertian Hukum Perselisihan menurut beberapa ahli :

v Soediman Kartohadiprodjo, Hukum Perselisihan merupakan keseluruhan ( asas ) dan kaidah yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang akan berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum terpaut lebih dari satu sistem hukum.

Berdasarkan pengertian ini, diperoleh unsure – unsur hukum perselisihan yaitu :

a. Asas Hukum

Adalah latar belakang peraturan yang kongkret dan bersifat umum atau abstrak.

b. Kaidah hukum ( Norma ), merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan.

c. Peristiwa hukum, adalah peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum.

d. Terpautnya dua sistem hukum atau lebih, yaitu suatu keadaan dimana dua atau lebih sistem hukum memiliki peluang yang sama untuk menguasai suatu peristiwa hukum yang sama.

e. Kaidah yang mentukan. Kaidah ini terdapat dua macam, yaitu :

(i) Kaidah penunjuk ( verwijzingregel ), yaitu kaida yang menunjuk kepada salah satu stelsel hukum yang dipertautkan untuk menentukan hukum manakah di antara hukum yang terpaut serta memiliki peluang sama yang kemudian berlaku bagi peristiwa hukum tersebut. Kaidah penunjuk diantaranya :

- Peraturan Perkawinan Campuran ( GHR ) 1898.

- Peraturan Penundukan Sukarela terhadap Hukum Perdata Eropa 1917.

- Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Madura, Ambon dan Minahasa ( HOCI ) 1933.

(ii) Kaidah Bebas atau kaidah berdiri sendiri ( zelfstandigeregel ), yaitu kaidah yang mengatur sendiri hubungan – hubungan hukum antar golongan. Contoh kaidah bebas :

- Pasal 6 ayat (2) GHR yang menentukan “ berkenaan dengan perkawinan campuran harus selamanya terdapat pejabat nikah. “

- Pasal 7 ayat (2) GHR menentukan “ Perbedaan agama, suku bangsa atau keturunan tidak dapat dijadikan penghalang untuk melakukan perkawinan. “

2.2 Ruang Lingkup Kajian Hukum Perselisihan

Hukum Perselisihan ( HATAH ) dapat dibagi menjadi bagian Intern dan extern. Dalam memberikan perumusan HATAH ini memakai landasan apa yang dinamakan “ Ilmu Lingkungan Kekuasaan Hukum “ ( gebiedsleer ).[9]

a. HATAH Extern

HATAH Extern disebut juga Hukum Perselisihan dalam arti makro, yaitu :[10]

“ Keseluruhan kaidah yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang akan berlaku apabila dalam suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum terpaut lebih dari satu sistem hukum dari dua Negara atau lebih. “

HATAH Intern yaitu Hukum Perdata Internasional ( HPI ). HPI disebut sebagai “ conflict law “ yang mengandung ciri adanya unsur asing ( foreign element ) dalam hubungan hukum, sedangkan dalam Hukum Perselisihan tidak ada unsur asing. HPI adalah bagian dari Hukum Perselisihan dalam arti makro karena HPI merupakan bagian dari hukum nasional.[11]

“ Conflict of Laws “ menurut definisi Gravesson[12] menyangkut :

1. Segala peristiwa – peristiwa publik maupun perdata yang mengandung unsure asing.

2. Karena mengandung unsure asing, maka kita berhadapan dengan kemungkinan akan terlibatnya suatu sistem hukum asing pula.

3. Sehingga ada kemungkinan pula, bahwa persoalan harus dibawa kehadapan hakim asing, untuk memperoleh putusan atas peristiwa hukum yang menimbulkan perselisihan itu.

b. HATAH Intern

HATAH Intern disebut juga sebagai Hukum Perselisihan dalam arti mikro, yaitu :

“ keseluruhan kaidah yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang akan berlaku atau apakah yang merupakan hukum apabila suatu hubungan hukum atau peristiwa hukum antar sesama warga negara di dalam satu Negara. “

Perbedaan stelsel hukum yang berlaku bagi masing – masing warga Negara dalam satu Negara dan muncul menjadi persoalan hukum perselisihan hanya mungkin terjadi karena factor – factor :

1. Berbeda golongan penduduk ( Hukum Antar Golongan )

Hukum Antar Golongan adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan – hubungan dan peristiwa – peristiwa antar warga Negara dalam suatu Negara, satu tempat dan satu waktu tertentu memperlihatkan titik – titik pertalian dengan stelsel dan kaidah hukum yang berbeda dalam lingkungan kuasa pribadi dan soal – soal.

HAG timbul oleh suatu peraturan colonial, i.c. “ Wet op de Staats inrichting van Ned. Indie “ atau “ Indische Staats Regeling “ ( IS ). S. 1855-2 jo. 1, yang merupakan lanjutan dari pada “ Reglement op het beleid der Reegering van Ned. Indie “ ( RR ) dan yang dalam Pasal 163 dan 131 telah membedakan golongan penduduk Indonesia ( Nederland Indie ) dalam tiga golongan, yaitu :

a. Golongan Eropa dan yang dipersamakan ( orang Jepang ), Tunduk pada Hukum Eropa.

b. Golongan Timur Asing. Untuk Timur Asing Cina tunduk pada Hukum Perdata Eropa, kecuali masalah adopsi dan kongsi. Untuk Timur Asing bukan Cina tunduk pada hukum adat mereka.

c. Golongan Bumi Putera ( Indonesia Asli ), tunduk pada hukum adat. Dalam S. 1933 No. 49 pernyataan berlaku beberapa ketentuan dari buku kedua WvK ( Hukum Dagang ) terhadap orang – orang Indonesia mulai 1 April 1933.

Karena adanya penggolongan rakyat (pembagian dalam bevolkingsgroepen) berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 dan 131 I.S), maka timbullah persoalan-persoalan tentang hukum yang harus dipakai jika orang dari golongan rakyat yang satu mengadakan hubungan dengan orang dari golongan-golongan rakyat yang lain.

2. Perbedaan Agama ( Hukum Antar Agama )

Hukum Antar Agama adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan hukum apakah atau hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum bertaut dua sistem hukum atau lebih disebabkan melibatkan orang – orang yang berlainan agama.

3. Berbeda lingkungan adatnya ( Hukum Antar Adat )

Hukum Antar Adat adalah semua kaidah hukum yang menentukan hukum manakah dan hukum apakah yang berlaku, apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan karena berlainan daerah dalam suatu Negara.

4. Berbeda wilayah ( regio ) jajahan ( Hukum Antar Regio )

HAR adalah kaidah hukum yang menentukan hukum manakah dan hukum apakah yang berlaku, apabila dalam suatu peristiwa hukum terpaut dua hukum atau lebih yang berlainan karena perbedaan bagian dalam suatu Negara.

5. Perbedaan waktu berlakunya hukum ( Hukum Antar Waktu )

HAW adalah seluruh kaidah hukum yang menentukan hukum manakah dan hukum apakah yang berlaku, apabila dalam suatu peristiwa hukum terpaut dau sistem hukum yang berlainan dalam satu Negara namun berbeda waktu berlakunya.

2.3 Titik Pertautan

Titik pertautan adalah bertemunya dua kaidah atau dua sistem hukum yang pada mulanya terpisah dan berbeda, Disebabkan berbagai factor, dua atau lebih kaidah atau sistem hukum bertemu pada satu titik singgung.[13] Fungsi titik pertauta adalah sebagai metoda dalam rangka menelusuri indikator – indikator untuk dapat menentukan apakah suatu hubungan hukum diantara subjek – subjek hukum dapat digolongkan sebagai hukum perselisihan. Titik pertautan dibedakan menjadi dua, yaitu titik pertautan primer dan titik pertautan sekunder.

2.3.1 Titik Pertautan Primer ( Titik Taut Pembeda )

Titik Taut Primer menurut Gouwgioksiong adalah hal – hal yang merupakan tanda akan adanya persoalan Hukum Antar Golongan.[14] Menurut Prof. Eman Suparman, Titik Taut Primer merupakan indikator pembeda berupa faktor – faktor dan/ keadaan – keadaan yang menunjukkan bahwa suatu hubungan hukum merupakan hubungan hukum dalam konteks Hukum Perselisihan.

Indikator – indicator pembeda dalam Hukum Perselisihan, yaitu :

a. Golongan Rakyat, dalam Hukum Antar Golongan. Maksudnya, apabila para pihak melakukan hubungan hukum itu berasal dari golongan yang berbeda ( Pasal 131 dan 163 IS : Golongan Eropa, Golongan Timur Asing dan Golongan Pribumi ).

b. Agama masing – masing pihak, dalam Hukum Antar Agama.

c. Adat atau Hukum Adat para pihak, dalam Hukum Antar Adat.

d. Tanah jajahan yang berlainan dari Negara penjajah yang sama, dalam Hukum Antar Regio.

2.3.2 Titik Pertautan Sekunder ( Titik Taut Penentu )

Titik taut sekunder menurut Dr. Sunarjati Hartono, S.H. adalah fakta – fakta yang menentukan hukum manakah yang harus berlaku.[15] Menurut Prof. Dr. S. Gautama, S.H. adalah factor – factor dan keadaan – keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem Hukum tertentu. Jadi, Titik Taut Sekunder adalah indicator – indicator yang menentukan hukum yang berlaku bagi peristiwa hukum dalam konteks Hukum Perselisihan.

Indikator – indikator penentu, yaitu :

a. Kehendak atau maksud para pihak. Jadi, para pihak bebas memilih hukum diantara hukum para pihak yang akan diberlakukan untuk peristiwa hukum mereka.

b. Pilihan hukum. Jadi, para pihak memilih hukum pihak ketiga ( di luar hukum para pihak ).

c. Milieu atau lingkungan tempat terjadinya peristiwa atau hubungan hukum.

d. Kedudukan masyarakat yang jauh melebihi dari salah satu pihak. Misalnya, pihak Bank menetapkan standard contract ( perjanjian baku ) terhadap nasabah yang akan melakukan pinjaman kepada Bank. Dalam hal ini, debitor ( nasabah ) harus mematuhi standard contract yang ditetapkan kreditor ( Bank ).

2.4 Asas – Asas Yurisprudensi Hukum Perselisihan

Dalam konteks Hukum Perselisihan, yurisprudensi memegang peranan cukup penting, baik sebagai kaidah berdiri sendiri ( zelfstandige regel ) maupun sebagai kaidah penunjuk ( verwijzingsreges ).

Kaidah – kaidah tetap yang dihasilkan dari yurisprudensi diantaranya :[16]

a. Warisan diatur oleh hukum dari orang yang meninggalkan harta atau pewaris.

Gouwgioksiong dalam bukunya “ Hukum Antar Golongan “ dikumpulkan beberapa putusan pengadilan yang semuanya mengandung azas ini, yaitu :[17]

- Putusan Hooggerechtshof ( HgH ) 28 Mei 1885 dalam Tijdschrift van het Recht ( T ) jilid 45 / 20.

- Putusan Landraad 26 April 1925 dikuatkan oleh R.v.J. Makasar 6 Desember 1929 dan 20 Juni 1930 ( T. 1933/327 ).

- Putusan R.v.J. Jakarta 8 Desember 1933 ( T. 139/91 ).

- Dll.

b. Pengakuan anak harus dilakukan menurut hukum dari orang yang mengakui.

Asas ini mengandung pengertian bahwa pengakuan seorang anak yang lahir diluar perkawinan harus dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi sang Ayah.

c. Tanah mempunyai status tersendiri atau hukum tanah tidak dipengaruhi oleh hukum orang yang memperolehnya.

Dalam Penjelasan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dijelaskan bahwa Hukum Agraria sebelum UU No. 5 Tahun 1960 diundangkan adalah bersifat “ dualisme “, yaitu membedakan antara hak – hak tanah menurut Hukum Adat dan hak – hak tanah menurut Hukum Barat yang berpokok pada ketentuan Buku II KUHPerdata. Maka dari itu, Hukum Agraria baru harus sesuai dengan kesadaran hukum dari rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada Hukum Adat, maka UU Nomor 5 Tahun 1960 didasarkan pada ketentuan Hukum Adat Indonesia.[18]

d. Hukum atas barang yang dapat dipindahkan ( bergerak ) mengikuti orang yang bersangkutan.

Salah satu ciri dari hak kebendaan adalah mempunyai zaaksgevolg atau droit de suit ( hak mengikuti ). Artinya, hak it uterus mengikuti bendanya, dimanapun juga ( dalam tangan siapapun ) barang itu berada. Hak itu terus mengikuti orang yang mempunyai.[19] Sehingga, dalam melakukan perbutan hukum atas benda tersebut harus memakai hukum si pemilik benda itu.

e. Hukum orang yang melanggar yang digunakan pada perbuatan melanggar hukum.

f. Asas persamarataan semua stelsel hukum.

Asas ini terdapat dalam Pasal 2 GHR ( Regeling op de Gemengde Huwelijk ) :

“ Seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran, selama perkawinan berlangsung, perempuan ( isteri ) baik public maupun privat mengikuti hukum suami. “

Namun, terdapat pengecualian terhadap asas ini yaitu Pasal 75 HOCI ( Huwelijksordonnantie Christen – Indonesiers ) :

“ Perkawinan antara seorang lelaki Indonesia bukan Nasrani dengan perempuan Indonesia Nasrani, atas permintaan mereka, dapat dikukuhkan dengan menurut segala ketentuan ordonansi ini dan Reglement Catatan Sipil Indonesia – Kristen Jawa dan Madura, Minahasa dan Ambon, Saparua dan Banda ( S. 1933 No. 75 ). “

Jadi, Pasal 75 HOCI memberikan peluang untuk menyimpangi kaidah GHR, dan kepada pihak lelaki Indonesia bukan Nasrani dimungkinkan untuk memilih hukum yang berlaku bagi isterinya sebagai hukum perkawinan mereka.[20]

2.5 Perkawinan Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang – undangan Negara yang mengatur perkawinan setelah Indonesia merdeka, yaitu :[21]

a. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya UU RI Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerahnluar Jawa dan Madura.

b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Asas dan prinsip perkawinan menurut Prof. Amir Syarifuddin, yaitu :

ü Asas sukarela.

ü Partisipasi keluarga.

ü Perceraian dipersulit.

ü Poligami dibatasi secara ketat.

ü Kematangan calon mempelai.

ü Memperbaiki derajat kaum wanita.

2.5.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. “

Ada beberapa hal dari rumusan terebut di atas yang perlu di perhatikan :

ü Digunakan kata : “ seorang pria dengan seorang wanita “, mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hla ini menolak perkawinan sesama jenis ynag waktu itu telah dilegalkan oleh beberapa Negara Barat.

ü Digunakan ungkapan : “ sebagai suami istri “ mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “ hidup bersama “.

ü Dalam definisi tersebut disebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinantemporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah atau perkawinan tahlil.

ü Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi seluruh Agama adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Tujuan perkawinan diantaranya :[22]

a. Mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang.

b. Mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Asas dan prinsip perkawinan yang dianut oleh UU Perkawinan dan terdapat dalam penjelasan UU Perkawinan, yaitu :

· Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

· Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

· Undang – Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang.

· Calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.

· Mempersukar perceraian. Perceraian harus ada alasan – alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

· Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami.

2.5.2 Syarat Sah Perkawinan

Pengertian syarat sah perkawinan menurut Syuruth al – shihhah, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, apabila tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Syarat sah perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 yaitu terdapat dalam Pasal 2 . Bedanya, Pasal 2 ayat (1) menunjukkan syarat sah perkawinan menurut agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) sah menurut hukum setelah dipenuhinya ayat (1) terlebih dahulu.

Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu,

(2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Hukum perdata di Indonesia bersifat pluralistic, hal in dikarenakan adanya golongan penduduk pada zaman penjajahan Belanda melalui Pasal 163 IS jo. 131 IS. Termasuk hukum perkawinan juga pluralistic. Hukum perkawinan yang berlaku pada masa itu adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ) yang berlaku bagi golongan Eropa.

2. BW dengan beberapa pengecualian ditambah dengan peraturan mengenai adopsi dan catatan sipil yang ditetapkan dengan Staatsblad 1917 No. 129 yang berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa.

3. Hukum Adat masing – masing bagi golongan Timur Asing non-Tionghoa.

4. Hukum Islam dan Hukum Adat bagi golongan Bumiputera yang beragama Islam.

5. Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers ( HOCI ) Staatsblad 1933 Nomor 74 bagi golongan Bumiputera yang beragama Kristen.

6. Regeling op de Gemengde Huwelijken ( GHR ) Staatsblad 1898 No. 158 bagi mereka yang melakukan perkawinan campuran.

Setelah merdeka, Indonesia melakukan Univikasi hukum perkawinan melalui Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya UU Perkawinan tersebut tidak berarti peraturan yang lama dihapus begitu saja. Dalam Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan :

“ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan yang diatur dalam BW, HOCI, GHR an peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku. “

Artinya, apabila suatu hal tentang perkawinan yang belum diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 maka peraturan sebelum UU No 1 Tahun 1974 dapat diterapkan.

v Syarat – syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai ( Pasal 6 ayat (1) ).

2. Batas umur untuk melakukan perkawinan untuk calon suami harus sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon istri harus sudah mencapai umur 16 tahun ( Pasal 7 ayat (1) ). Jika umur kedua calon mempelaidi bawah ketentuan batas umur , maka untuk melangsungkan perkawinan harus meminta dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk ( Pasal 7 ayat (2) ).

3. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali ( Pasal 6 ayat (2) ). Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

Adanya syarat – syarat ini tidak mengurangi pentingnya unsur keagamaan pada UU No 1 Tahun 1974. Hal ini dapat di lihat dari ketentuan Pasal 6 ayat (6) :

“ ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. “

2.5.3 Perkawinan Campuran menurut UU No 1 Tahun 1974

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam UU ini adalah :

“ Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. “

( Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 )

Kemudian Pasal 59 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa bagi perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut UU No 1 Tahun 1974 ini. Mengenai prosedur perkawinan campuran diatur dalam Pasal 60 UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan jika para pihak telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing – masing telah di penuhi. Hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku berwenang mencatat perkawinan. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan.

Dari perumusan Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat bahwa pengertian perkawinan campuran mengalami penyempitan. Perkawinan campuran menurut UU No. 1 Tahun 1974 hanya meliputi perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga Negara asing. Perkawinan beda agama tidak lagi termasuk ke dalam pengertian perkawinan campuran.

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tidak terdapat Pasal yang jelas – jelas mengatur perkawinan beda agama secara eksplisit. Menurut Pasal 2 (1), perkawinan sah apabila menurut agama dan kepercayaan masing – masing pihak. Artinya, selama perkawinan dilangsungkan menurut syarat dan cara yang ditentukan hukum agama serta tidak melanggar larangan perkawinan menurut hukum agama, maka perkawinan tersebut sah. Dan sebaliknya, jika perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditentukan oleh hukum agama atau melanggar larangan perkawinan menurut agamanya, maka perkawinan tersebut tidak sah.

Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan :

“ Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,

dilarang kawin. “

Prof. Hazairin menafsirkan Pasal 8 huruf f tersebut beserta penjelasannya bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu.

Terdapat beberapa penafsiran mengenai Perkawinan Beda Agama berdasarkan UU Perkawinan, yaitu :[23]

1. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974.

2. Perkawinan beda agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada Pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.

3. Perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 , oleh karena itu berdasarkan Pasal 66 No. 1 Tahun 1974 maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran yaitu GHR karena belum diatur dalam UU Perkawinan.

Pendapat yang tepat berada pada point nomor satu. Apabila perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974, maka instansi baik KUA dan Kantor Catatan Sipil dapat menolak permohonan perkawinan beda agama berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), maka tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaannya itu.

Perkawinan beda agama tidak bisa merujuk pada ketentuan GHR. Apabila di lihat Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa sebenarnya ketentuan GHR tidak dapat diberlakukan lagi. GHR mengandung asas yang bertentangan dengan keseimbangan kedudukan hukum antara suami istri sebagaimana diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974. GHR sebagaiman KUH Perdata hanya mengenal konsep perkawinan sipil yang sifatnya sekuler, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan memiliki hubungan erat dengan Agama.

Dengan demikian jelas bahwa UU No. 1 Tahun 1974 telah menutup pintu bagi terjadinya perkawinan beda agama jika memang agama yang dianut melarang terjadinya hal tersebut seperti dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1).

2.6 Tinjauan Terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia

2.6.1 Pengertian Umum Perkawinan Beda Agama

Indonesia adalah Negara yang dikenal kemajemukannya dalam adat – istiadat, budaya dan Agama. Kebebasan beragama di Indonesia juga dijamin oleh Konstitusi pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Salah satu sorotan utama dalam sistem pergaulan di masyarakat terkait dengan keberadaan agama adalah tentang perkawinan antar umat beragama atau perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang calon suami istri yang berbeda agama atau keyakinan pada saat melangsungkan perkawinan.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas dan eksplisit mentukan apakah perkawinan beda agama di bolehkan atau dilarang. Hal ini dikarenakan UU No. 1 Thaun 1974 menggunakan norma penunjuk ( verwijzingsgregel ) pada hukum agama dan kepercayaan masing – masing. Oleh karena itu pera penegak hukum di badan peradilan maupun lembaga pencatat perkawinan sering tidak konsisten dalam menyelesaikan persoalan perkawinan beda agama ini karena bergantung pada penafsiran agama dan hukum yang berbeda – beda.

2.6.2 Perkawinan Beda Agama dalam GHR

Perkawinan beda agama termasuk dalam perkawinan campuran. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 GHR menyatakan bahwa :

“ yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang – orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. “

Pasal 1 GHR ditafsirkan oleh ahli hukum seperti Prof. Sudargo Gautama, Lemaire, Neerbrugh meliputi :

a. Perkawinan antar bangsa

b. Perkawinan antar golongan

c. Perkawinan antar tempat

d. Perkawinan antar agama

Pasal 7 ayat (2) GHR menyatakan :

“ perbedaan agama bukan menjadi masalah untuk melangsungkan perkawinan. “

GHR menentukan bahwa apabila perempuan melakukan perkawinan campuran maka selama pernikahan itu belum putus maka ia tunduk kepada hukum yang berlaku bagi suaminya baik di lapangan hukum public maupun sipil.

Tata cara perkawinan campuran menurut GHR :

a. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum yang berlaku bagi calon suami.

b. Jika menurut hukum calon suami tidak ada ketentuan mengenai seseorang yang melangsungkan dan mengawasi perkawinan maka perkawinan dilangsungkan oleh Kepala Golongan dari calon suami atau wakilnya.

c. Jika menurut hukum calon suami tidak mengharuskan adanya surat nikah, maka orang yang melangsungkan atau mengawasi perkawinan campuran wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan Gubernur Jendral.

d. Pasal 6 ayat (4) HGR, Pasal 6 ayat (5) GHR, Pasal 7 ayat (1) GHR, dan Pasal 7 ayat (3 ) GHR.

Dengan demikian pada masa GHR diberlakukan perkawinan beda agama tidak menjadi masalah. GHR hanya bertujuan menunjuk hukum mana yang berlaku di dalam suatu perkawinan jika suami istri tunduk pada hukum yang berlainan atau dikenal dengan istilah Hukum Antar Tata Hukum ( HATAH ).

2.6.3 Tata Cara Perkawinan Beda Agama Dalam Praktek

Tidak diaturnya perkawinan beda agama secara eksplisit dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebabkan perbedaan interpretasi terhadap Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama sedangkan perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dihindarkan sebagai akibat keadaan masyarakat yang heterogen. Penulis berpendapat dengan adanya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perkawinan beda agama.

Untuk dapat mencatatkan perkawinan beda agama, menurut Prof. Wahyono Darmabrata ada empat cara yang biasa di tempuh oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama :[24]

1. Meminta penetapan pengadilan . Pasal 21 ayat (1) – (4) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa jika pegawai pencatan perkawinan berpendapat bahwa perkawinan tersebut ada larangan menurut UU ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan – alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan da dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan diatas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.

2. Perkawinan dilangsungkan dua kali menurut masing – masing agamanya. Dengan melangsungkan perkawinan dua kali menurut agama calon suami dan istri diharapkan pegawai pencatat perkawinan menganggap bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dapat dipenuhi. Prof. Wahyono berpendapat bahwa perkawinan yang berlaku bagi mereka adalah perkawinan yang dilangsungkan belakangan. Hal ini dikarenakan perkawinan yang dilakukan belakangan otomatis membatalkan perkawinan yang dilangsungkan sebelumnya.

3. Penundukan sementara terhadap salah satu agama. Penundukan sementara ini biasanya diperkuat dengan mengganti status agama yang dianut di Kartu Tanda Penduduk. Namun, setelah perkawinan berlangsung pihak yang melakukan penundukan agama kembali ke agama semula. Hal ini merupakan penyelundupan hukum karena dilakukan untuk menghindari ketentuan hukum nasional mengenai perkawinan yang seharusnya berlaku bagi dirinya.

4. Melangsungkan perkawinan di luar negeri. Pasal 56 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan – ketentuan UU ini. Selanjutnya disebutkan bahwa dalam waktu 1 tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Namun sebenarnya cara ini tidak dapat menjadi pembenaran dilangsungkan perkawinan beda agama. Karena sesuai Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan tersebut baru sah apabila warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974.

2.7 Perkawinan Beda Agama dalam Islam

Mengenai masalah perkawinan beda agama ini, Islam membedakan hukumnya sebagai berikut :

a) Perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik

Hal ini berdasarkan firman Allah SWT ( Q.S. Al-Baqarah : 221 ).

Artinya :

“ Janganlah kamu kawini perempuan – perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya perempuan – perempuan hamba yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik merdeka, walau ia menakjubkanmu. “

Perempuan musyrik, yaitu yang percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini haram melangsungkan perkawinan dengan muslim. Begitu juga sebaliknya, laki – laki musyrik haram kawin dengan perempuan muslimah kecuali bila ia telah masuk Islam.[25]

Di kalangan Ulama timbul beberapa pendapat tentang siapa wanita musyrik yang haram dikawini itu :

· Menurut Ibnu Jarir Al-Thabari, wanita musyrik yang haram dikawini hanya wanita musyrik dari bangsa Arab saja, karena bangsa Arab pada waktu turunyya Al-Quran memang tidak mengenal kitab suci dan mereka menyembah berhala. Maka menurut pendapat ini, seorang muslim boleh kawin dengan wanita musyrik dari bangsa non arab, seperti wanita Cina, India atau Jepang yang di duga dahulu mempunyai kitab suci seperti pemeluk agama Hindu, Budha dan Konghuchu yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa.

· Tetapi, sebagian besar Ulama berpendapat bahwa semua wanita musyrik baik dari bangsa Arab maupun non-Arab , selain Ahlul Kitab yakni Yahudi dan Kristen tidak boleh dikawini. Menurut pendapat ini bahwa wanita yang bukan Islam dan yang bukan Yahudi atau Kristen tidak boleh dikawini oleh pria muslim, apapun agama dan kepercayaannya. Karena pemeluk agama selain Islam, Yahudi dan Kristen adalah wanita musyrik.

b) Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahlul kitab

Mengawini perempuan ahli kitab bagi laki – laki muslum sebenarnya dibolehkan; oleh karena ada petunjuk yang jelas terdapat dalam Al- Quran, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5, artinya :

“ Pada hari ini dihalalkan kepadamu yang baik – baik. Makanan ( sembelihan ) orang – orang yang diberi kitab itu halal untukmu dan makanan kamu hahal untuk mereka. Dan dihalalkan ( mengawini ) perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan – perempuan ahli kitab sebelum kamu, bila kamu telah memberikan mahar mereka. “

Selain berdasarkan ayat Al-Quran diatas, juga berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW diamana nabi pernah menikah dengan wanita ahli kitab yaitu Mariah Al-Qibtiyah ( Kristen ). Demikian pula sahabat Nabi senior bernama Hudzaifah bin Al-Yaman pernah menikah dengan seorang wanita Yaudi, sedang para sahabat tidak ada yang menentang.[26]

c) Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim

Ulama telah sepakat bahwa Islam melarang perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik calon suaminya itu pemeluk agama Kristen dan Yahudi atau pemeluk agama yang mempunyai kitab serupa kitab suci, seperti Budhisme, Hinduisme maupun pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak mempunyai kitab suci dan juga kitab yang serupa kitab sucinya. Termasuk pula di sini penganut Animisme, Atheisme, Politheisme, dsb. Adapun dalil dan dasar hukumnya adalah QS. Al-Baqarah : 221, QS. Al-Mumtahanah : 10, dan AQ. Al-Maidah : 5.

QS. Al-Baqarah ayat 221 :

“ … Janganlah kamu mengawinkan anak perempuanmu kepada laki – laki musyrik sebelum ia beriman. Sesungguhnya perempuan hamba yang beriman lebih baik daripada perempuan merdeka yang musyrik, walau ia menawan hatimu. “

Komplasi Hukum Islam Pasal 44 :

“ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. “

2.8 Perkawinan Beda Agama Dalam Protestan

Gereja Protestan menganjurkan kepada pengikutnya mencari pasangan hidup yang seiman. Tetapi dalam keadaan darurat Gereja Protestan mengijinkan perkawinan antara orang – orang yang berbeda agama asal memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Gereja, seperti GKI ( Gereja Kristen Indonesia ) menetapkan antara lain :[27]

1. Bagi yang beragama Protestan menandatangani perjanjian sebagai berikut :

a. Tetap melaksanakan iman Kristen nya

b. Akan membaptis anak – anak yang lahir dari perkawinannya itu secara Kristen

c. Berjanji akan mendidik anak – anak mereka secara Kristen

2. Bagi yang bukan beragama Protestan, harus menandatangani surat permohonan bahwa ia :

a. Tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di Gereja Protestan

b. Tidak keberatan anak – anak mereka dididik secara Kristen Protestan

Kalau dibandingkan perkawinan antara orang yang beragama Kristen dengan orang yang bukan beragama Kristen, katakanlah beragama Islam, Gereja Kristen Protestan lebih menyukai perkawinan antara pemeluk agama Kristen dengan pemeluk agama Katholik. Ini disebabkan karena agama Kristen Protestan memandang perkawinan dengan pemeluk Katholik, sesungguhnya bukanlah perkawinan antara orang – orang yang berbeda agama tetapi perkawinan mereka antara orang – orang yang berbeda Gereja, karena pemeluk agama ini ( Protestan dan Katholik ) mempunyai kitab suci yang sama dan masih dipersatukan dalam “ Satu Tubuh Yesus Kristus ”, seperti telah disinggung diatas, dan mempunyai misi yang sama pula ( Daud Ali, 1992 : 68 – 69 ).

2.9 Peranan Kantor Catatan Sipil dalam Perkawinan Beda Agama

Jika kita berbicara mengenai perkawinan beda agama tentu tidak dapat dilepaskan dari Kantor Catatan Sipil. Lembaga ini dianggap sebagai satu – satunya institusi yang memungkinkan dilakukannya pencatatan perkawinan beda agama. Kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam bidang perkawinan sebelum dan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti kita tahu mengalami perubahan. Dalam hal perkawinan beda agama perubahan kewenangan ini membawa dampak yang signifikan.

Sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kantor Catatan Sipil diberi kewenangan untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan. Hal ini seperti kita ketahui ditegaskan dalam Pasal 81 KUHPerdata dan Pasal 100 KUHPerdata. Pada saat itu pelaksanaan perkawinan beda agama juga telah diatur dalam GHR. Perkawinan beda agama termasuk salah satu bentuk perkawinan campuran. Perbedaan agama, suku bangsa, dan keturunan bukan menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan. Pada waktu itu tidak ada masalah mengenai perkawinan beda agama. Kantor Catatan Sipil berwenang melangsungkan perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan – ketentuan dalam GHR.

Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama menjadi suatu permasalahan tersendiri. Kantor Catatan Sipil tidak lagi menjadi penentu keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinan kini ditentukan oleh sah – tidaknya perkawinan tersebut mengenai hukum agama. Kantor Catatan Sipil kini hanya berwenang mencatatkan perkawinan dari pasangan suami istri non – Islam setelah sebelumnya mendapat pengesahan dari agama. Pasal 57 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mempersempit batasan perkawinan campuran hanya pada perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada prinsipnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama sehingga ketika hukum agama memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Agama – agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia hamper seluruhnya menganggap perkawinan endogami agama merupakan perkawinan ideal. Dalam praktek ada juga agama yang mau mengesahkan perkawinan antar agama tertentu dengan persyaratan – persyaratan atau dispensasi. Jika hal ini terjadi, maka Kantor Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Namun begitu, pengecualian tersebut jarang terjadi dan jika terjadi persyaratan – persyaratan yang harus dilakukan juga amat ketat. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menghendaki perkawinan endogami agama.

Keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen membuat perkawinan beda agama merupakan hal yang tak mungkin dihindarkan. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan benturan bagi pasangan yang berniat melakukan perkawinan beda agama. Jika hukum agama tidak mau mengesahkan perkawinan beda agama, maka KUA maupun Kantor Catatan Sipil tidak berhak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Sepanjang agama yang dianut oleh masing – masing mempelai tidak memperkenankan umatnya menikah secara berlainan agama dan kemudian tidak mau melangsungkan atau memberkati perkawinan mereka, maka berdampak kemudian pemerintah yaitu KUA dan Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan mereka, karena menganggap peristiwa perkawinan belum terjadi ( belum sah ).

Kemudian apabila ada salah satu agama dari mempelai perkawinan campuran yang berbeda agama melangsungkan pengesahan atau pemberkatan perkawinan, jika antar mempelai yang berbeda agama itu, dua – duanya bukan beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil melaksanakan pencatatan perkawinan mereka sesuai dengan pengesahan salah satu agama. Tetapi jika salah satunya beragama Islam, maka sekalipun perkawinan mereka telah dilangsungkan menurut hukum dan tata cara salah satu agama yang lain seperti oleh agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, tetap saja Kantor Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut, oleh karena perundang – undangan catatan sipil sampai saat ini tidak menyediakan daftar perkawinan untuk orang Islam. Pada waktu sebelum berlakunya Undnag – Undang Nomor 1 Tahun 1974, kasus seperti ini diselesaikan melalui penundukan diri pada hukum Perdata Barat, tapi saat ini penundukan diri pada hukum Perdata Barat sudah tidak diberlakukan lagi. Sebelum dan setelah berlakunya Undang – Undang Nomor1 Tahun 1974 telah terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

BAB III

OBJEK PEMBAHASAN

Perkawinan Beda Agama antara Petrus Nelwan ( Protestan ) dengan Andi Vonny Gani ( Islam )

Petrus Nelwan ( pria ) yang beragama Kristen Protestan hendak melangsungkan pernikahan dengan Andi Vonny Gani ( wanita ) yang beragama Islam. Keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan ditolak baik oleh Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. KUA Tanah Abang menolak dengan alasan pihak laki-laki beragama Kristen Protestan. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta menolak dengan alasan pihak perempuan beragama Islam. Karena hal itu mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar penolakan dari kedua instansi tersebut dinyatakan tidak beralasan.

a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (No. 382/Pdt/P/1986 tanggal 20 januari 1989 )

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penetapannya menyatakan penolakan dari KUA Kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta adalah tepat dan beralasan karena perkawinan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ajaran agama Islam dan Kristen Protestan tidak membenarkan perkawinan beda agama sedangkan pasal 2 pasal (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Terhadap putusan ini Petrus Nelwan dan Andi Vonny Gani merasa tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

b. Putusan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta yang tercantum dalam surat penolakan No. 651/1. 1755. 4/CS/1986. Mahkamah Agung memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta untuk melangsungkan perkawinan antara Petrus Nelwan dan Andy Vonny Gani. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon istri sebagai larangan perkawinan. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menetukan bahwa semua warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dimana di dalamnya terdapat kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga Negara sekalipun keduannya berlainan agama. Selama dalam Undang-Undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan maka hal tersebut juga sejalan dengan jiwa pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya kemerdekaan setiap warga Negara untuk memeluk agama masing-masing. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur perkawinan beda agama.

2. Pasal 66 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menurut kata-katanya sepanjang tidak diatur oleh Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dapat memberlakukan GHR kembali nyatanya tidak dapat dipakai. Hal ini karena terdapat perbedaan prinsip maupun filosofis yang amat lebar antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan GHR (HOCI dan KUHPerdata). Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memandang perkawinan memiliki hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaanya masing-masing. Sedangkan ketentuan dalam GHR memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja.

3. Dengan demikian didalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistic sehingga niat untuk melangsungkan perkawinan beda agama akan selalu ada. Karena itu harus dicarikan pemecahannya. Membiarkan masalah ini berlarut-larut akan menimbulkan dampak negative berupa penyelundupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. Maka dari itu harus ditentukan dan ditemukan hukumnya.

4. Harus dapat ditentukan dimana perkawinan dilangsungkan. Karena calon Istri beragama Islam dan calon suami beragam Kristen Protestan maka tidak mungkin perkawinan dilangsungkan di KUA. Karena itu penolakan KUA adalah tepat walaupun pertimbangan hukumnya tidak dapat dibenarkan.

5. Kedua mempelai telah berusia lebih dari 21 tahun sehingga tidak diperlukan izin dari orang tua. Selain itu ayah kandung dari Andy Vonny Gani member izin anaknya melangsungkan perkawinan dengan Petrus Nelwan. Dari surat kedua mempelai ke Mahkamah Agung tanggal 19 April 1986 keduanya tetap ingin melangsungkan perkawinan.

6. Dengan diajukan pemohonan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta harus ditafsirkan bahwa permohon Andy Vonny Gani berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Andy Vonny Gani tidak lagi menghiraukan status agamanya (agama Islam) sehingga pasal 8 huruf f undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak lagi merupakan halangan untuk melangungkan perkawinan. Karena itu Kantor catatan Sipil merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami dan istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.

Putusan Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 mengenai kasus Andy Vonny gani dan Petrus Nelwan ini banyak dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama namun permohonannya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh KUA maupun Kantor Catatan Sipil. Namun demikian perkawinan Andy Vonny Gani dan Petrus Nelwan seharusnya menjadi perkawinan beda agama terakhir yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil terutama di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta.[28]

BAB IV

ANALISIS MASALAH

Pernikahan antara Warga Negara Indoneisia yaitu Petrus Nelwan ( Pria Protestan ) dengan Andi Voni Gani ( Wanita Islam ) merupakan salah satu kasus Hukum Perselisihan, karena melibatkan dua orang yang status hukumnya berbeda, yaitu perbedaan agama. Untuk menentukan apakah peristiwa hukum tersebut termasuk hukum perselisihan serta hukum mana yang dipakai untuk peristiwa hukum tersebut terlebih dahulu kita harus menentukan dua titik taut. Titik taut adalah bertemunya dua kaidah atau dua sistem hukum yang pada mulanya terpisah dan berbeda, Disebabkan berbagai faktor, dua atau lebih kaidah atau sistem hukum bertemu pada satu titik singgung.[29]

Ø Titik Taut Primer dari peristiwa hukum antara Petrus Nelwan ( Pria Protestan ) dengan Andi Voni Gani ( Wanita Islam )

Peristiwa hukum antara Petrus Nelwan dan Andi Voni Gani berupa Perkawinan Beda Agama termasuk materi Hukum Perselisihan, karena antara subjek hukum terdapat perbedaan agama. Perbedaan agama merupakan titik taut primer yang paling menonjol, karena perbedaan kepercayaan antara dua orang yang melakukan suatu hubungan hukum adalah salah satu dasar terjadinya hukum antar agama. Bila agama masing – masing subjek hukum berbeda, maka sudah dapat dipastikan bahwa ini tergolong kepada permasalahan hukum antar agama. Perbedaan agama antara mereka, yakni Petrus Nelwan ( Pria ) menganut agama Protestan, sedangkan Andi Voni Gani ( wanita ) menganut agama Islam.

Menurut Soediman Kartohadiprodjo, hukum perselisihan adalah keseluruhan asas dan kaidah yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang akan berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum terpaut lebih dari satu sistem hukum.

Dalam peristiwa hukum berupa perkawinan antara Petrus Nelwan dan Andi Voni Gani terpaut dua sistem hukum yang berbeda antara kedua belah pihak, maka harus ditentukan hukum mana yang berlaku untuk perkawinan mereka melalui asas dan kaidah Hukum Perselisihan.

Pada masa berlakunya Undang – Undang Perkawinan Campuran ( GHR ) yang termuat dalam Staatsblad 1898 Nomor 158 dan menurut pendapat ahli hukum dan yurisprudensi, yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang laki – laki dan seorang perempuan yang tunduk pada hukum yang berbeda. [30]

Indikator – indikator pembeda dalam Hukum Perselisihan, yaitu :

b. Agama masing – masing pihak, dalam Hukum Antar Agama.

c. Adat atau Hukum Adat para pihak, dalam Hukum Antar Adat.

d. Tanah jajahan yang berlainan dari Negara penjajah yang sama, dalam Hukum Antar Regio.

Ø Titik Taut Sekunder dari peristiwa hukum antara Petrus Nelwan ( Pria Protestan ) dengan Andi Voni Gani ( Wanita Islam )

Titik taut sekunder atau indikator yang menentukan hukum mana yang berlaku bagi peristiwa hukum antara Petrus Nelwan dan Andi Voni Gani, dapat ditentukan melalui faktor – faktor dibawah ini, namun merujuk pada analisis terhadap faktor – faktor tersebut ternyata seharusnya Petrus Nelwan dan Andi Voni Gani seharusnya tidak dapat melangsungkan perkawinan ( walaupun kenyataannya di ijinkan melalui Putusan Mahkamah Agung 1986 ). Alasannya diuraikan di bawah ini ;

a. Faktor kehendak dan maksud para pihak.

Dalam undang – undang perkawinan Indonesia No. 1 th 1974 menyebutkan bahwa setiap perkawinan sah bila sesuai dengan ketentuan agama masing – masing.

Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu,

(2) Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pada kasus ini, baik sang lelaki maupun sang wanita sama – sama dilarang agamanya untuk menikah dengan orang beda agama, yang berarti bila mereka tetap menikah, pernikahan mereka tetap akan dikategorikan tidak sah. Jadi, dalam hal faktor kehendak dan maksud para pihak, mereka tidak bisa memilih salah satu hukum agama antara kedua belah pihak untuk pernikahan mereka. Pernikahan mereka akan berlanjut bila saja salah satu dari mereka pindah agama, sehingga sama dengan agama pasangannya.

Dalam kasus ini, pihak wanita ( Andi Voni Gani ) beragama Islam dan pihak pria beragama Protestan. Dalam ketentuan Agama Islam, terdapat larangan perkawinan antara wanita muslim dengan pria non-muslim, berikut ini penjelasan dan dasar hukumnya :

· Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non-muslim

QS. Al-Baqarah ayat 221 :

Komplasi Hukum Islam Pasal 44 :

“ Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. “

Agama Islam hanya membolehkan dilangsungkannya perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab, karena ada petunjuk yang jelas terdapat dalam Al- Quran, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 5, artinya :

Demikian juga dalam Agama Protestan, terdapat larangan perkawinan beda agama. Berikut ini penjelasannya ;

Bagi yang beragama Protestan menandatangani perjanjian sebagai berikut :

a. Tetap melaksanakan iman Kristen nya

b. Akan membaptis anak – anak yang lahir dari perkawinannya itu secara Kristen

c. Berjanji akan mendidik anak – anak mereka secara Kristen

Bagi yang bukan beragama Protestan, harus menandatangani surat permohonan bahwa ia :

a. Tidak keberatan perkawinan dilaksanakan di Gereja Protestan

b. Tidak keberatan anak – anak mereka dididik secara Kristen Protestan

Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan :

“ Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku,

dilarang kawin. “

Dalam kasus perkawinan antara Andi Voni Gani dan Petrus Nelwan, menurut agama pihak wanita ( Andi Voni Gani ) ia tidak boleh kawin dengan pria non-muslim. Jika di hubungkan dengan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan di larang apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku di larang kawin, maka seharusnya mereka dilarang kawin, karena berdasarkan ketentuan agamanya. Karena Undang – undang nomor 1 Tahun 1974 menyerahkan syarat sah perkawinan kepada hukum agamanya masing – masing.

Terdapat beberapa penafsiran mengenai Perkawinan Beda Agama berdasarkan UU Perkawinan, yaitu :[32]

1. Perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan beda agama tidak bisa merujuk pada ketentuan GHR. Apabila di lihat Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa sebenarnya ketentuan GHR tidak dapat diberlakukan lagi. GHR mengandung asas yang bertentangan dengan keseimbangan kedudukan hukum antara suami istri sebagaimana diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974. GHR sebagaiman KUH Perdata hanya mengenal konsep perkawinan sipil yang sifatnya sekuler, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan memiliki hubungan erat dengan Agama.

b. Faktor pilihan hukum

Pilihan hukum dapat terjadi dalam perkawinan campuran yang berakibat seseorang berubah atatus baik di lapangan publik maupun perdata.

Pasal 2 Ordonansi Kawin Campur ( GHR ) dikatakan bahwa ;

“ Seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran, selama perkawinan berlangsung, perempuan ( isteri ) baik publik maupun privat mengikuti hukum suami. “

Berdasarkan Pasal 2 GHR, perkawinan antara lelaki Indoenesia Nasrani ( Petrus Nelwan ) dengan perempuan Indonesia bukan Nasrani ( Andi Voni Gani ) sesungguhnya merupakan perkawinan campuran, sehingga mestinya si perempuan Indonesia bukan Nasrani itu sejak perkawinan berlangsung, baik secara publik atau privat mengikuti status suaminya.

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan campuran dalam masyarakat Kolonial di Hindia Belanda diatur dalam Peraturan Perkawinan Campuran Staatsblad 1898 No. 158 ( GHR ). Selanjutnya Pasal 1 GHR menentukan :

“ Perkawinan antara orang – orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran. “

Namun, setelah Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, terjadilan Univikasi hukum dalam bidang peraturan yang mengatur mengenai perkawinan. Sejak saat itu pengertian perkawinan campuran sama sekali menjadi berubah. Dewasa ini “ yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah ;

Pasal 57 Undang – Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 :

“ Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. “

Oleh karena itu, semua pengertian perkawinan campuran yang dikenal pada masa lalu tidak menjadi berlaku.[33] Bukan hanya hilang karena berganti makna setelah adanya univikasi hukum, tetapi terhapusnya pembagian golongan rakyat ( penduduk ) karena kemerdekaan menyebabkan perkawinan campuran antar golongan rakyat juga tinggal sejarah. Demikian pula perkawinan campuran antar adat, semakin tidak dominannya adat sebagai sebuah tatanan hukum dalam mengatur hubungan hukum antar anggota masyarakat dari lingkungannya, juga perkawinan campuran antar adat juga menjadi tidak dominan.

Adanya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak berarti peraturan yang lama terhapus begitu saja. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai univikasi hukum perkawinan di Indonesia hanya mengantar ke pintu gerbang sedangkan substansinya masih bersifat pluralistik. Hal ini dapat di lihat dari keabsahan perkawinan yang didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing – masing ( Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ).

Pasal 66 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

“ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang – Undang ini, maka dengan berlakunya Undang – Undang ini ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ( Burgerlijk Wetboek ), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen ( Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 Nom. 74 ), Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158 ), dan peraturan – peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang – Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. “

Artinya, apabila suatu hal mengenai perkawinan yang belum diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka peraturan – peraturan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diterapkan. Hal ini untuk mencegah adanya kekosongan hukum. Tetapi penerapan peraturan – peraturan lama tersebut harus sesuai juga dengan falsafah Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Apabila di lihat makna Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa sebenarnya ketentuan GHR tidak dapat diberlakukan lagi. GHR mengandung asas yang bertentangan dengan keseimbangan kedudukan hukum antara suami istri ( Pasal 2 GHR ) sebagaimana diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974. GHR sebagaiman KUH Perdata hanya mengenal konsep perkawinan sipil yang sifatnya sekuler, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan memiliki hubungan erat dengan Agama, sehingga tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaanya masing-masing.

Walaupun sekarang perkawinan antara orang – orang yang berlainan agama tidak lagi disebut sebagai perkawinan campuran, akan tetapi secara de facto dan de jure tetap merupakan isu yang keabsahannya masih membuka peluang untuk dilakukan penafsiran secara pluralistik. Dikatakan pluralistik sebab Undang – Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sama sekali “ Tidak mengatur perkawinan dari orang – orang yang berbeda agama “. Oleh karena itu, tentu saja di dalamnya tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang “ sahnya “ perkawinan antar agama. Akibatnya, persoalan “sah” atau “tidaknya” perkawinan antara orang – orang yang berbeda agama akan sangat tergantung dari sudut pandang norma – norma agaman yang terlibat di dalamnya.

Mengenai Kasus perkawinan Andi Voni Gani dan Petrus Nelwan, keinginan mereka untuk melangsungkan perkawinan ditolak baik oleh KUA kecamatan Tanah Abang dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. KUA Tanah Abang menolak dengan alasan pihak laki-laki beragama Kristen Protestan. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta menolak dengan alasan pihak perempuan beragama Islam. Karena hal itu mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar penolakan dari kedua instansi tersebut dinyatakan tidak beralasan.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan tersebut, dengan alasan ajaran agama Islam dan Kristen Protestan tidak membenarkan perkawinan beda agama sedangkan pasal 2 pasal (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 pada pokoknya menyatakan perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Karena itu tidak ada lagi perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Terhadap putusan ini Petrus Nelwan dan Andi Vonny Gani merasa tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3. Dengan demikian didalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 terdapat kekosongan hukum mengenai perkawinan beda agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pluralistik sehingga niat untuk melangsungkan perkawinan beda agama akan selalu ada. Karena itu harus dicarikan pemecahannya. Membiarkan masalah ini berlarut-larut akan menimbulkan dampak negatif berupa penyelundupan nilai-nilai sosial, agama maupun hukum positif. Maka dari itu harus ditentukan dan ditemukan hukumnya.

Sejak 1 Januari 1989 Kantor Catatan Sipil terutama Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tidak lagi berfungsi mengawinkan. Hal ini termuat dalam instruksi Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta No. 3614/075. 02 tanggal 30 Desember yang dalam angka 1 menyatakan :

“ Pencatatan Perkawinan baik di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta maupun Kantor Pembantu Catatan Sipil di lima wilayah kota, terhitung tanggal 1 Januari 1989 hanya melaksanakan pencatatan perkawinan yang sudah sah menurut agama (setelah melangsungkan perkawinan di Gereja, Vihara dan Pura) ”.

Ketentuan tersebut sejalan dengan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan, Pembinaan, Penyelenggaraan Catatan Sipil yang pada pasal 1 ayat (2) menyatakan :

“ Kewenangan dan tanggung jawab di bidang Catatan Sipil : Menyelenggarakan pencatatan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam ”.

Terakhir pada tahun 1999 ketentuan ini di perkuat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 15 tahun 1999 tentang Prosedur pelayanan masyarakat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta yang pada pasal 15 ayat 1 menyatakan :

“ Setiap WNI dan WNA yang telah sah dilaksanakan oleh pemuka agama selain agama Islam, dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak peristiwa perkawinan itu ”.

Dengan adanya instruksi tersebut maka kantor Catatan Sipil DKI Jakarta tidak lagi mengawinkan pasangan beda agama walaupun ada perintah dari pengadilan untuk melaksanakannya. Hal ini karena fungsi dari Kantor Catatan Sipil hanya mencatat perkawinan pasangan non-Islam yang telah diselenggarakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing.

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan yang kami peroleh mengenai Perkawinan beda agama antara Andi Voni Gani dan Petrus Nelwan, yaitu :

1. Titik Taut Primer

Perkawinan antara Petrus Nelwan ( Protestan ) dengan Andi Vonny Gani ( Islam ) termasuk dalam objek penelitian Hukum Perselisihan, karena melibatkan dua orang yang status hukumnya berbeda yaitu mereka berbeda agama. Perbedaan agama merupakan titik taut primer yang paling menonjol, karena perbedaan kepercayaan antara dua orang yang melakukan suatu hubungan hukum adalah salah satu dasar terjadinya hukum antar agama. Bila agama masing – masing subjek hukum berbeda, maka sudah dapat dipastikan bahwa ini tergolong kepada permasalahan hukum antar agama.

2. Titik taut sekunder atau indikator yang menentukan hukum mana yang berlaku bagi peristiwa hukum antara Petrus Nelwan dan Andi Voni Gani, dapat ditentukan melalui faktor – faktor dibawah ini, namun merujuk pada analisis terhadap faktor – faktor tersebut ternyata seharusnya Petrus Nelwan dan Andi Voni Gani seharusnya tidak dapat melangsungkan perkawinan ( walaupun kenyataannya di ijinkan melalui Putusan Mahkamah Agung 1986 ). Alasannya diuraikan di bawah ini ;

a. Faktor kehendak dan maksud para pihak

Dalam undang – undang perkawinan Indonesia No. 1 th 1974 menyebutkan bahwa setiap perkawinan sah bila sesuai dengan ketentuan agama masing – masing. pada kasus ini, baik sang lelaki maupun sang wanita sama – sama dilarang agamanya untuk menikah dengan orang beda agama, yang berarti bila mereka tetap menikah, pernikahan mereka tetap akan dikategorikan tidak sah. Pernikahan mereka akan berlanjut bila saja salah satu dari mereka pindah agama, sehingga sama dengan agama pasangannya. Sehingga tidak bisa di pilih hukum di antara para pihak bagi perkawinan mereka.

b. Faktor pilihan hukum

Pilihan hukum dapat terjadi dalam perkawinan campuran. Dalam Pasal 2 Ordonansi Kawin Campur ( GHR ) dikatakan bahwa ;

“ Seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran, selama perkawinan berlangsung, perempuan ( isteri ) baik public maupun privat mengikuti hukum suami. “

Hal itu mengingat perkawinan antara lelaki Indoenesia Nasrani dengan perempuan Indonesia bukan Nasrani sesungguhnya merupakan perkawinan campuran, sehingga mestinya si perempuan Indonesia bukan Nasrani itu sejak perkawinan perlangsung, baik secara public atau privat mengikuti status suaminya.

Namun setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan beda agama tidak bisa merujuk pada ketentuan GHR. Apabila di lihat Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa sebenarnya ketentuan GHR tidak dapat diberlakukan lagi. GHR mengandung asas yang bertentangan dengan keseimbangan kedudukan hukum antara suami istri sebagaimana diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974. GHR sebagaiman KUH Perdata hanya mengenal konsep perkawinan sipil yang sifatnya sekuler, sedangkan UU No. 1 Tahun 1974 memandang perkawinan memiliki hubungan erat dengan Agama.

3. Berikut ini perbandingan mengenai pengaturan Perkawinan Campuran dalam GHR dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Perkawinan campuran menurut ketentuan GHR, bagi seorang perempuan jelas merupakan perbuatan hukum yang dapat mengubah status pribadi perempuan tersebut. Perkawinan berbeda agama juga termasuk ke dalam perkawinan campuran.

Pengaturan perkawinan campuran, terdapat dalam Pasal 2 GHR :

“ Seorang perempuan yang melakukan perkawinan campuran, selama perkawinan berlangsung, perempuan ( isteri ) baik public maupun privat mengikuti hukum suami. “

Gagasan yang amat idealis dari norma Pasal 2 GHR itu sesungguhnya adalah asas persamarataan antara stelsel – stelsel hukum. Artinya, secara yuridis semua sistem hukum yang terdapat di Indonesia ( baik sistem hukum adat, sistem hukum islam, sistem hukum barat / BW, dll ) dianggap sederajat. Hal ini berarti perempuan harus mengikuti hukum suami dalam perbuatan publik maupun privat apabila ia melakukan perkawinan campuran, namun terdapat pengecualian Pasal 75 HOCI.

Pasal 7 ayat 2 GHR :

“ Perbedaan agama, kebangsaan maupun pangkat tidak mungkin terjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan. “

Mengenai perkawinan antar agama apabila kita teliti pasal-pasal dan penjelasan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kita tidak menemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan antar agama. Apakah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 memperbolehkan atau melarang perkawinan antar agama ? Menurut penulis, untuk menjawab pertanyaan tersebut hanya ada dua pasal dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut yang dapat kita jadikan sebagai pedoman, yaitu :

1. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing

2. Pasal 8 (f) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku , dilarang kawin.

Dari ketentuan pasal 8 (f) tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa disamping ada larangan-larangan yang secara tegas disebutkan didalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya juga ada larangan-larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agamanya.

Oleh karena didalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat adanya larangan terhadap perkawinan antar agama, maka tahap terakhir yang menentukan ada tidaknya larangan terhadap perkawinan antar agama tersebut adalah hukum agama itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Catatan Eka Darmayanti, Tinjauan Umum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009,

Hazairin. Hukum Kekeluargaan Nasional. 1982. Jakarta : Tirtamas.

Kartohadiprojo, Soediman. Pengantar Tata Hukum di Indonesia. 1975. Jakarta : PT. Pembangunan.

Suparman, Eman. Hukum Perselisihan ( Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi. 2009. Bandung : PT. Refika Aditama.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan ). 2009. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Gautama, Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. 1987. Bandung : Binacipta.

Gautama, Sudargo. Hukum Antar Tata Hukum. 2010. Bandung : Alumni

Hartono, Sunarjati. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. 1986. Bandung : PT. Alumni.

Gautama, Sudargo. Hukum Antar Golongan. 1985. Bandung : PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve.

Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Antar – Golongan ( Intergentiel ) di Indonesia. Bandung : Van Hoeve.

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia ( Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya ). 1999. Jakarta : Djambatan.

Soedewi, Sri. Hukum Perdata : Hukum Benda. 2008. Yogyakarta : Liberty.

Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia. 1975. Jakarta : PT. Pembangunan.

Tulisan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan. Jakarta : Yustisi.

Website :

Raimond Flora Lamandasa. “ Perkawinan Beda Agama di Indonesia “.<http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-Bed-Agama-Di-Indonesia

“ Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama “. < http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita

[1] Catatan Eka Darmayanti, Tinjauan Umum Perkawinan dan Perkawinan Beda Agama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, hlm. 31

[2] Prof. Dr. Hazairin, S.H. Hukum Kekeluargaan Nasional. 1982. Jakarta : Tirtamas. Hlm. 17

[3] Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan ). 2009. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Hlm. 1

[4]Dr. Eman Suparman, S.H., M.H. Hukum Perselisihan ( Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi ). 2009. Bandung : PT. Refika Aditama. Hlm. Vii.

[5] Sudargo Gautama, Hukum Antar Tata Hukum, Bandung (2010). Hlm. 3

[6] Rose, Alf., A Textbook on International Law, London ( 1947 ). Hlm. 73.

[7] Logemann, J.H.A., Over de Theorie van een stellig staatrecht, cet. Seksama ( 1954 ). Hlm. 60.

[8] Soediman Kartohadiprojo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia. Jakarta : PT. Pembangunan. 1975. Hlm. 166.

[9] Sudargo Gautama . Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. 1987. Bandung : Binacipta. Hlm. 12.

[10] Suparman,. op cit. Hlm. 16.

[11] Gautama. Op cit. Hlm. 3.

[12] “ The Conflict of Laws “. Sweet and Max well, Ltd., London 1960, hlm. 1.

[13] Suparman, op cit. Hlm. 51.

[14] Gouwgioksiong : Hukum Antar Golongan. Hlm. 39.

[15] Dr. Sunarjati Hartono. Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat. 1986. Bandung : PT. Alumni. Hlm. 95.

[16] Suparman. op cit. Hlm. 78.

[17] Gouwgioksiong. Op cit. Hlm. 78 – 81.

[18] Prof. Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia ( Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya ). 1999. Jakarta : Djambatan. Hlm. 567.

[19] Prof. Dr. Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H. Hukum Perdata : Hukum Benda. 2008. Yogyakarta : Liberty. Hlm.25.

[20] Suparman. op cit. Hlm. 109.

[21] Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan ). 2009. Jakarta : Prenada Media. Hlm. 20.

[22] Syarifuddin. Op cit. Hlm. 46.

[23] Raimond Flora Lamandasa. “ Perkawinan Beda Agama di Indonesia “.<http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-Bed-Agama-Di-Indonesia.>

[24] “ Empat Cara Penyelundupan Hukum Bagi Pasangan Beda Agama “. < http://hukumonline.com/detail.asp?id=15655&cl=Berita >.

[25] Prof. Dr. Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ( Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan ). 2009. Jakarta : Kencana Prenada Media.

[26] Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan. 2007. Jakarta : Yustisi. Hlm 23.

[27] Dalam tulisan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan.

[28] Catatan Eka Barmayanti. Perkawinan Beda Agama di Indonesia. 2009. Jakarta : FHUI.

[29] Suparman. Lo cit. Hlm. 51.

[30] Mr. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Antar Golongan di Indonesia. Bandung : Van Hoeve. Hlm:82.

[31] Dalam tulisan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H. Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan.

[32] Raimond Flora Lamandasa. “ Perkawinan Beda Agama di Indonesia “.<http://www.scribd.com/doc/3144824/Perkawinan-Bed-Agama-Di-Indonesia.>

[33] Suparman op cit. Hlm : 87.

[34] Catatan Eka Barmayanti. Perkawinan Beda Agama di Indonesia. 2009. Jakarta : FHUI.

Kumpulan Artikel Hukum

Selasa, 06 Desember 2011

Perkawinan Beda Agama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar